Skip to main content
Perkuat Standar Pelayanan Sekolah, Pemkab Tangerang Gandeng Tenaga Ahli FKIP UNIS

Perkuat Standar Pelayanan Sekolah, Pemkab Tangerang Gandeng Tenaga Ahli FKIP UNIS

Kerja Sama Kelembagaan · Standar Pelayanan Publik
FKIP Universitas Islam Syekh-Yusuf • 6 November 2026

TANGERANG, 6 November 2026 — Pemerintah Kabupaten Tangerang menggandeng tenaga ahli FKIP Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) untuk mendukung penyusunan standar pelayanan di satuan pendidikan. Kolaborasi ini diarahkan agar layanan sekolah semakin jelas, mudah diakses, dan memiliki ukuran kualitas yang dapat dievaluasi secara berkelanjutan.

Pembahasan berlangsung dalam Rapat Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Lingkup Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Jumat (6/11/2026), bertempat di Ruang Rapat Wareng, lantai 3 Gedung Bupati Tangerang, Tigaraksa, mulai pukul 08.00 WIB.

Dua akademisi FKIP UNIS, Dr. Rizal Fahmi, M.Pd. dan Dr. Imam Sudarmaji, M.Pd., hadir langsung sebagai narasumber sekaligus tenaga ahli Setda Kabupaten Tangerang. Keterlibatan keduanya merupakan wujud pelaksanaan Implementation Arrangement (IA) dalam kerangka kemitraan strategis Nota Kesepahaman (MoU) antara UNIS dan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Pemetaan Kondisi Layanan dan Sasaran Satuan Pendidikan

Berdasarkan daftar undangan resmi, kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari 51 sekolah, yang terdiri atas 19 SD Negeri dan 32 SMP Negeri, serta jajaran perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Rapat ini menjadi ruang strategis untuk membangun kesepahaman mengenai komponen standar pelayanan sekaligus mempersiapkan pemetaan kondisi layanan di sekolah secara komprehensif.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tangerang, Hartono, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah berkesinambungan dari survei yang telah dilaksanakan dalam dua tahun sebelumnya. Setelah menjangkau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), fokus pemetaan pelayanan kini diarahkan secara intensif pada satuan pendidikan.

Evaluasi Berkelanjutan Mutu Pelayanan

Pemetaan pelayanan sekolah dilakukan secara terukur dan bertahap guna memastikan kepastian informasi, kualitas fasilitas, serta standar mutu bagi masyarakat penerima layanan pendidikan.

Menurut Hartono, sekolah-sekolah penerima penghargaan Adiwiyata dijadikan sasaran utama pada tahap ini dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarananya. Pelaksanaan survei dan evaluasi akan terus dikembangkan secara bertahap untuk memperluas jangkauan pemetaan pelayanan ke sekolah-sekolah lainnya.

Hartono turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para tenaga ahli FKIP UNIS yang bersedia membantu pemerintah daerah memotret serta menganalisis kondisi pelayanan pendidikan saat ini. Ia berharap hasil pemetaan tersebut memberikan dasar data yang jelas bagi penyusunan langkah perbaikan teknis ke depan.

Enam Komponen Utama dan Hubungannya dengan SOP

Dalam pemaparan materinya, Dr. Rizal Fahmi, M.Pd. menekankan pentingnya keberadaan standar pelayanan sebagai pedoman utama yang memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi masyarakat. Pengguna layanan berhak mengetahui secara pasti mengenai persyaratan, alur pengurusan, waktu penyelesaian, hingga bentuk produk pelayanan yang diterima.

Pemaparan narasumber FKIP UNISPeserta rapat dari SD dan SMP Negeri menyimak pemaparanSesi diskusi penyusunan standar pelayanan pendidikan
Rangkaian pemaparan materi oleh tenaga ahli FKIP UNIS serta diskusi penyusunan dokumen standar pelayanan bersama kepala sekolah dan perwakilan Dinas Pendidikan.

Ia menjelaskan bahwa terdapat enam komponen utama yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan, yaitu: persyaratan teknis, sistem dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif sesuai ketentuan, produk pelayanan, serta mekanisme penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

ESTAFET STANDAR PELAYANAN SEKO LAH

Transparansi Informasi, Kepastian Layanan Bagi Masyarakat

Standar pelayanan memberikan kepastian publik, sementara Standar Operasional Prosedur (SOP) mengatur langkah kerja internal pelaksana untuk memenuhinya.

Kejelasan komponen tersebut membantu masyarakat luas memahami cara mengurus dan mengakses layanan pendidikan. Bagi pihak sekolah, pemetaan ini menjadi instrumen penting untuk mengukur kesesuaian antara informasi publik yang disampaikan dengan praktik pelayanan sehari-hari.

Rizal juga menyoroti keterkaitan erat antara standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Apabila standar pelayanan memberikan kepastian hak layanan bagi masyarakat, maka SOP berfungsi mengatur alur kerja internal petugas agar janji pelayanan tersebut dapat dipenuhi tepat waktu.

Profesionalisme Internal dan Perbaikan Berkelanjutan

Sementara itu, Dr. Imam Sudarmaji, M.Pd. menekankan pentingnya kesiapan internal satuan pendidikan dalam menjaga konsistensi kualitas pelayanan. Keberadaan fasilitas fisik sekolah perlu disokong oleh kompetensi petugas, pembagian tugas kerja yang spesifik, pengawasan berjenjang, serta evaluasi kinerja rutin.

Menurutnya, penyelenggaraan pelayanan publik di sektor pendidikan sangat memerlukan sentuhan profesionalisme, empati, dan etika komunikasi yang baik. Perhatian khusus terhadap kemudahan akses bagi kelompok rentan serta jaminan keamanan dan kenyamanan pengguna juga menjadi bagian tak terpisahkan dari penilaian mutu pelayanan secara menyeluruh.

Prinsip Pelayanan Inklusif dan Beretika

Pelayanan pendidikan yang berkualitas dibangun melalui profesionalisme petugas, empati, kejelasan pengawasan, serta kepedulian terhadap fasilitas aksesibilitas bagi kelompok rentan.

Imam menegaskan perlunya menjadikan data hasil survei sebagai basis pembenahan berkelanjutan (continuous improvement). Pemetaan tersebut diharapkan membantu setiap sekolah menentukan skala prioritas pembenahan sesuai dinamika masing-masing, meliputi penyempurnaan papan informasi layanan, penyediaan fasilitas pendukung, hingga efektivitas saluran pengaduan.

Secara keseluruhan, pemaparan materi mencakup 14 komponen standar pelayanan publik yang mencakup aspek penyampaian layanan kepada publik serta tata kelola manajemen internal penyelenggara. Melalui sinergi ini, UNIS membuktikan kontribusi nyatanya dalam mendampingi Pemerintah Kabupaten Tangerang demi menghadirkan mutu layanan pendidikan yang transparan, profesional, dan akuntabel.

Kemitraan strategis Pemkab Tangerang dan FKIP UNIS menjadi pendorong utama terwujudnya tata kelola pelayanan satuan pendidikan yang berstandar tinggi, inklusif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

STANDAR PELAYANAN · PEMKAB TANGERANG X FKIP UNIS

Mewujudkan Layanan Pendidikan Terukur dan Berkualitas

Menghubungkan kepakaran akademik dengan kebutuhan daerah dalam menyusun standar pelayanan sekolah yang jelas, responsif, dan mudah dievaluasi.

Dokumentasi Kegiatan

Galeri Rapat Standar Pelayanan Pendidikan

 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Rumah Calon Pendidik dan Edupreneur

Menguatkan kompetensi, membangun karakter, memperluas pengalaman, dan menyiapkan lulusan yang mampu memberikan kontribusi bagi pendidikan, dunia profesional, kewirausahaan, dan masyarakat.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.